CakrawalaiNews.com, PARINGIN – DPRD Balangan mengingatkan pemerintah kabupaten (pemkab) agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
Sebagai legislator Balangan, Saiful Arif, menegaskan bahwa program vital seperti layanan Home Care, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lain harus tetap berjalan optimal meski adanya aturan efisiensi terbaru.
“Kalaupun aturan efisiensi diberlakukan, jangan memangkas belanja yang berdampak langsung pada masyarakat. Kualitas layanan kesehatan di Balangan harus tetap terjaga,” ujarnya, Senin (15/9/2025).
Saiful menjelaskan, dasar efisiensi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, namun implementasinya di daerah dinilai belum maksimal. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Kesehatan, mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun surat edaran resmi untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Menurutnya, transparansi dan responsivitas SKPD sangat penting dalam menindaklanjuti kebijakan pusat. DPRD, kata Saiful, akan mengawal melalui fungsi pengawasan agar efisiensi tidak berhenti pada formalitas.
“Fungsi anggaran DPRD bukan hanya mengesahkan, tapi juga mengawasi. Kami ingin pelaksanaan efisiensi benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, Pemkab Balangan harus cermat menentukan prioritas. Bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar wajib menjadi sektor utama yang tidak boleh dikurangi.
“Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Justru di tengah keterbatasan fiskal, anggaran harus dipastikan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Aprie
Leave a comment