Musrenbang Balangan 2026 Himpun 1.634 Usulan, Arahkan Pembangunan 2027 Lebih Inklusif dan Berkelanjutan

Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyampaikan arah kebijakan pembangunan saat Musrenbang di 2026, dalam rangka penyusunan RKPD 2027, dengan fokus pada penguatan ekonomi inklusif dan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Balangan, Senin (30/3/2026). Sumber Foto: WH/Cakrawala iNews.

CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Pemkab Balangan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 2026 sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin (30/3/2026).

Dengan fokus pada penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui inovasi pelayanan publik.

Forum strategi tersebut tertuang 1.634 usulan program pembangunan berhasil dihimpun. Usulan berasal dari perangkat daerah serta Pokok Pikiran DPRD, yang mencakup berbagai sektor, baik program fisik maupun nonfisik.

Saat Musrenbang, Bupati Balangan Abdul Hadi, menegaskan bahwa hal ini merupakan momentum penting, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, proses perencanaan harus dilakukan secara matang, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan, termasuk membuka ruang inovasi dalam pelayanan publik.

“Musrenbang bukan formalitas, tetapi forum strategis dalam merumuskan upaya pembangunan yang benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Di 2027, Pemkab Balangan menetapkan sejumlah prioritas utama, meliputi peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan digitalisasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penentuan proyek-proyek strategis yang tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar setiap program pembangunan mampu memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Guna memastikan efektivitas pelaksanaan, sinergi lintas sektor terus diperkuat. Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam mengawal program prioritas menjadi krusial, didukung oleh fungsi pengawasan dari Inspektorat daerah.

Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Balangan optimistis pembangunan ke depan akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.

Editor: Sry