CakrawalaiNews.com, AMUNTAI – Meningkatnya ketegangan militer antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran di kalangan jemaah umrah, calon haji, serta Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.
Eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut dinilai berpotensi berdampak pada aspek keselamatan, jalur penerbangan internasional, hingga operasional ibadah di Tanah Suci.
Menunggu Arahan Resmi Pemerintah Pusat
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten HSU, H. Hapizi, menegaskan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri.
“Kami hanya memfasilitasi haji reguler. Pelaksanaannya melalui Kementerian Agama, dan kami tidak memiliki kewenangan menentukan kebijakan. Untuk umrah, itu menjadi kebijakan masing-masing travel,” ujarnya di ruang kerjanya di Kelurahan Sungai Malang, Amuntai Tengah, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, hingga kini belum ada pemberitahuan resmi terkait perubahan atau penundaan pelaksanaan ibadah haji 2026. Pihaknya juga terus memantau perkembangan situasi dari pemerintah pusat. Diinformasikan tahun ini ada 504 calon jemaah haji asal HSU.
“Hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi risiko dan dampaknya, kami tidak berani berasumsi. Kami menunggu instruksi resmi,” tegasnya.
Ia berharap konflik segera mereda agar tidak berdampak terhadap kesiapan dan keberangkatan calon jemaah haji secara nasional.
Sementara itu, Mashudi, salah satu pemilik agen perjalanan umrah di HSU, menyampaikan bahwa penyelenggaraan umrah berada di bawah tanggung jawab masing-masing biro perjalanan.
“Umrah secara umum tidak melalui kementerian haji secara langsung seperti haji reguler. Kemungkinan besar masing-masing travel memiliki tanggung jawab sendiri terhadap jemaahnya,” ungkapnya.
Sensitivitas di Daerah Basis Keagamaan
Isu eskalasi Iran–Israel–AS ini juga dinilai memiliki sensitivitas tinggi di Kalimantan Selatan, termasuk HSU, yang dikenal sebagai wilayah dengan basis massa keagamaan kuat.
Situasi global tersebut berpotensi memunculkan kekhawatiran sosial bahkan menjadi komoditas politik apabila tidak disikapi secara bijak.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan terus memberikan informasi akurat dan terverifikasi guna mencegah disinformasi serta menjaga kondusivitas daerah.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait pembatalan atau penundaan ibadah haji 2026. Pemerintah pusat masih memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah.
Editor: Sry
