CakrawalaiNews.com, AMUNTAI – Polemik menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kian memanas, Kamis (26/2/2026).
Foto paket makanan yang viral di media sosial memicu kritik tajam dari warganet. Namun di balik gelombang protes itu, muncul sorotan baru: unggahan yang disinyalir sengaja digiring demi menaikkan “rating” dan engagement tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya.
Isu ini bermula dari beredarnya foto menu MBG yang dinilai sederhana. Sejumlah warganet mempertanyakan kualitas makanan serta kesesuaiannya dengan anggaran program yang bersumber dari pemerintah pusat.
KONTRA: Dinilai Tak Seimbang dengan Anggaran
Kelompok kontra dari Warganet menilai menu yang dibagikan belum mencerminkan standar makanan bergizi sebagaimana tujuan program MBG.
Kritik mengarah pada porsi, variasi menu, hingga dugaan ketidaksesuaian dengan besaran anggaran. Komentar bernada kecewa hingga sindiran tajam membanjiri kolom media sosial.
Desakan transparansi dan evaluasi menyeluruh pun menguat. Bagi mereka, program sosial dengan anggaran negara harus menghadirkan kualitas yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
PRO: Jangan Terburu-buru Menghakimi
Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai polemik ini berkembang terlalu cepat dan cenderung digiring opini. Mereka menyayangkan setiap persoalan langsung “diadili” di media sosial tanpa klarifikasi dari pihak terkait.
Ada pula yang menduga selama Ramadan, format MBG kemungkinan disesuaikan menjadi takjil praktis untuk kebutuhan berbuka puasa.
Jika demikian, perbedaan bentuk menu dinilai bukan hal yang patut langsung disimpulkan sebagai penyimpangan.
“Soal sesuai atau tidak dengan anggaran, biarkan pihak berkompeten yang menilai. Kritik boleh, tapi jangan menghakimi,” ujar Sahlan, seorang warga di Kecamatan Amuntai Tengah.
Disinyalir Kejar Rating, Minim Pertimbangan Dampak
Yang membuat suasana semakin gaduh adalah dugaan adanya unggahan yang sengaja dibingkai secara provokatif demi meraih atensi, meningkatkan jumlah tayangan, komentar, dan interaksi, atau dalam istilah media sosial, mengejar rating dan engagement.
Fenomena ini dinilai berbahaya jika tidak disertai tanggung jawab moral. Sebab, satu unggahan yang tidak utuh konteksnya dapat memicu opini liar, memperkeruh suasana, bahkan merusak reputasi pihak tertentu sebelum ada verifikasi.
Di era digital, algoritma kerap “menghadiahi” konten yang memancing emosi. Konten bernada kontroversial lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi yang bersifat informatif.
“Akibatnya, ruang diskusi publik mudah bergeser dari kritik konstruktif menjadi perdebatan tanpa arah, yang lebih penting yakni kedewasaan bermedia sosial,” ungkap salah satu pegiat media sosial yang akrab di sapa Rama.
Ia menambahkan bahwa kritik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah. Namun membangun opini dengan framing sepihak demi popularitas digital berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
“Jika ditemukan adanya ketidak sesuaian anggaran, biarkan pihak yang berkompeten dan berwenang yang bergerak,” ujarnya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, keseimbangan antara kritik dan tanggung jawab menjadi kunci. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar rating di media sosial, tetapi kepercayaan publik dan stabilitas sosial di masyarakat.
Editor: Sry
