CakrawalaiNews.com, PARINGIN — Gelombang penolakan keras terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menguat dari kalangan mahasiswa.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri (UNIVSM) bersama Fraksi Literasi Muda dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (HIMAKOM) menggelar seminar publik kritis untuk membedah isu tersebut di Aula Kampus UNIVSM Balangan, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum bertajuk “Wacana Pilkada Melalui DPRD”, mahasiswa menilai skema pemilihan tidak langsung berpotensi mencabut hak politik rakyat dan menggeser prinsip kedaulatan dari tangan publik ke elite politik.
Puluhan peserta tampak aktif mengikuti diskusi yang menyoroti ancaman perubahan sistem Pilkada terhadap kualitas demokrasi lokal, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas kepala daerah.
Ketua Fraksi Literasi Muda yang juga pengurus HIMAKOM, Muhammad Halim Ihsan, menyebut seminar ini digelar sebagai respons keras atas menguatnya kembali wacana Pilkada tidak langsung di tingkat nasional.
Berita Terkait: Jajaki Kerjasama dengan Angkasa Pura, Univsm Balangan Mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru
Menurutnya, isu tersebut tidak sekadar teknis politik, melainkan menyentuh langsung hak konstitusional warga negara.
“Kami ingin masyarakat, terutama generasi muda, memahami persoalan ini secara menyeluruh dan tidak terjebak pada narasi elite. Hak memilih pemimpin adalah fondasi demokrasi,” tegasnya.
Pengamat Politik Banua, Kadarisman, dalam pemaparannya menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berisiko besar melemahkan kontrol publik. Ia mengingatkan bahwa sejak era reformasi, Pilkada langsung membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.
“Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, jarak antara rakyat dan kepala daerah semakin lebar, sementara potensi transaksi politik justru meningkat,” ujarnya.
Baca Juga: Polres Balangan Rombak Jajaran, Enam Pejabat Utama dan Kapolsek Berganti
Senada, Ketua BEM UNIVSM, Abdullah menegaskan bahwa, mekanisme pemilihan tidak langsung rawan dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Pilkada langsung memang belum ideal, tapi solusinya adalah memperbaiki pengawasan dan regulasi, bukan merampas hak rakyat untuk menentukan seorang pemimpin,” katanya.
Dari unsur pemerintah daerah, perwakilan Kesbangpol Balangan yang akrab disapa Bang Donald, mengakui perlunya evaluasi terhadap Pilkada langsung, khususnya terkait tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang.
Namun, ia menekankan bahwa setiap skema ke depan harus tetap berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat dan transparansi.
“Perdebatan ini seharusnya menjadi momentum memperkuat partai politik, etika politik, dan pendewasaan pendidikan demokrasi,” ucapnya.
Melalui seminar ini, mahasiswa berharap diskursus Pilkada tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi mampu melahirkan rekomendasi kebijakan serta memperluas kesadaran publik tentang pentingnya menjaga hak politik masyarakat tanpa perantara wakil rakyat, yang dinilai kurang mewakili.
Editor: Sry
