CakrawalaiNews.com, AMUNTAI – Rencana Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjajaki peran aktif dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian Dunia) memicu respons luas dari berbagai kalangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Sabtu (14/2/2026).
Dukungan hingga kritik mengemuka, terutama terkait arah diplomasi Indonesia, transparansi kebijakan, serta implikasinya terhadap isu Palestina dan dinamika geopolitik global.
Kebijakan Luar Negeri Jadi Perbincangan Hangat di HSU
Isu keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak hanya menjadi wacana nasional, tetapi juga ramai diperbincangkan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan kelompok aktivis di HSU.
Sebagian kalangan menilai langkah ini sebagai strategi memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional sekaligus menjalankan amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia.
Namun, tidak sedikit yang mengingatkan potensi munculnya polarisasi jika kebijakan tersebut tidak dikomunikasikan secara terbuka.
Secara historis, Indonesia dikenal aktif dalam misi perdamaian dunia, mulai dari Konferensi Asia Afrika hingga kontribusi pasukan perdamaian PBB. Karena itu, keterlibatan dalam Board of Peace dianggap sebagai kelanjutan politik luar negeri bebas aktif.
Meski demikian, sejumlah tokoh di HSU meminta pemerintah menjelaskan secara transparan tujuan, batas kewenangan, dan dampak geopolitiknya agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
MUI HSU: Perdamaian Harus Berpihak pada Keadilan
Dari kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. M. Said Masrawan menegaskan bahwa Islam mendukung perdamaian dunia, namun harus berlandaskan keadilan.
Menurutnya, jika keikutsertaan Indonesia bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan keadilan global, maka langkah tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan politik luar negeri agar tidak terseret kepentingan blok tertentu.
NU dan Muhammadiyah HSU: Dukung dengan Catatan
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di HSU menilai langkah ini sebagai peluang memperkuat diplomasi kemanusiaan. Indonesia disebut memiliki modal moral sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Namun mereka mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang bijak agar tidak memicu kesalahpahaman di tingkat akar rumput.
Sementara itu, perwakilan Muhammadiyah Amuntai Tengah, Jailani, menekankan bahwa partisipasi Indonesia harus dilakukan secara independen dan rasional.
Ia mendorong kajian komprehensif agar kebijakan tersebut membawa manfaat konkret bagi kepentingan nasional dan umat.
Eks FPI dan Eks HTI: Lebih Skeptis
Reaksi lebih kritis datang dari kalangan eks Front Pembela Islam (FPI). Mereka mempertanyakan independensi Dewan Perdamaian dan mengingatkan agar Indonesia tidak terlibat dalam forum yang dinilai tidak tegas membela Palestina.
Pandangan skeptis juga disuarakan simpatisan eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka menilai forum internasional kerap bersifat simbolik dan belum menyentuh akar ketidakadilan global.
Adapun Forum Bela Palestina menegaskan dukungan mereka sangat bergantung pada komitmen nyata Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum tersebut.
Tantangan Pemerintah: Transparansi dan Edukasi Publik
Menguatnya respons dari berbagai elemen masyarakat di HSU menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri turut berdampak pada persepsi domestik.
Pemerintah dinilai perlu menyampaikan tujuan dan manfaat keikutsertaan secara transparan, menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif,
Menghindari kesan berpihak pada blok geopolitik tertentu, Mengedepankan diplomasi kemanusiaan dan keadilan global.
Jika dikelola dengan komunikasi yang tepat, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dapat memperkuat citra sebagai bridge builder di tengah konflik global. Sebaliknya, tanpa narasi yang jelas, isu ini berpotensi dimanfaatkan sebagai komoditas politik yang memicu polarisasi, termasuk di daerah seperti HSU.
Perdebatan yang menguat di Hulu Sungai Utara mencerminkan besarnya perhatian masyarakat terhadap arah diplomasi Indonesia.
Kini publik menunggu penjelasan resmi pemerintah: apakah keikutsertaan dalam Board of Peace akan menjadi instrumen nyata memperjuangkan perdamaian dan keadilan global, atau sekadar simbol diplomatik tanpa dampak konkret?
Editor: Tim Redaksi
