CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih kembali mencuat di Kabupaten Balangan baru-baru ini.
Distribusi yang belum merata, tekanan air rendah, hingga gangguan aliran di sejumlah wilayah memicu DPRD Balangan memanggil manajemen PT Air Minum Sanggam (PDAM) Balangan.
Pemanggilan tersebut berlangsung dalam rapat kerja Komisi III DPRD Balangan, dengan agenda utama meminta klarifikasi kinerja pelayanan, sekaligus mempertanyakan pemanfaatan dana penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar yang bersumber dari APBD.
Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafis Anshari, angkat bicara. Ia menegaskan hingga kini pihaknya masih menerima banyak aduan masyarakat terkait layanan air bersih yang belum optimal. Kondisi ini dinilai krusial lantaran menyangkut kebutuhan dasar warga.
“Keluhan masyarakat cukup banyak. Oleh sebab itu kami memanggil PDAM agar ada penjelasan yang jelas, dan transparan terkait pelayanan air bersih,” ujar Hafis.
Politisi senior PKS tersebut menekankan, penyertaan modal senilai Rp 20 miliar harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan. DPRD, kata dia, berkepentingan memastikan dana publik tersebut dapat terserap secara akuntabel, juga tepat sasaran.
“Dana ini menjadi sorotan masyarakat. Kami perlu memastikan arah penggunaannya dan sejauh mana kualitas dampak pelayanan air bersih, bagi masyarakat Balangan,” tegasnya.
Hafis juga mengingatkan agar perusahaan daerah tetap menempatkan fungsi pelayanan sebagai prioritas utama. DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan dan kebijakan PDAM tetap sejalan dengan tujuan awal pendirian perusahaan daerah.
Menanggapi sorotan DPRD, Direktur Utama PT Air Minum Sanggam Balangan, Arie Widodo, menyampaikan bahwa dana penyertaan modal Rp 20 miliar hingga saat ini belum digunakan dan masih tersimpan utuh di rekening perusahaan, termasuk bunga yang dihasilkan.
“Dana tersebut belum direalisasikan ke kegiatan fisik karena kami masih menunggu perencanaan teknis serta melengkapi aspek regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, intinya kita meski hati-hati,” jelas Arie.
Ia menuturkan, manajemen PDAM memilih bersikap hati-hati agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Tahap perencanaan, studi kelayakan, dan kepastian regulasi dinilai penting sebelum eksekusi fisik dilaksanakan.
Meski belum terealisasi, Arie memastikan arah pemanfaatan dana tersebut telah disusun. Fokusnya meliputi peningkatan kapasitas layanan, perbaikan tekanan dan kontinuitas aliran air, serta perluasan jaringan ke wilayah yang selama ini belum terlayani optimal.
Dengan demikian, salah satu rencana strategis yang disiapkan adalah pembangunan jalur pipa alternatif (jalur dua) untuk mengantisipasi gangguan jika terjadi kerusakan pada pipa utama, sehingga distribusi air tidak terhenti terlalu lama.
Selain itu, PDAM Balangan juga tengah mengkaji pemanfaatan sumber air dari kawasan pegunungan dengan sistem aliran gravitasi guna mengurangi ketergantungan pada pompa sekaligus menekan biaya operasional.
Untuk mengatasi dampak jangka pendek di lapangan, Arie menyebut pihaknya tetap melakukan langkah darurat, termasuk pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah yang terdampak pemeliharaan jaringan.
“Meski belum optimal. Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berupaya agar pelayanan tetap berjalan walaupun masih ada keterbatasan,” ujarnya.
Melalui rapat kerja Komisi III, DPRD Balangan berharap seluruh rencana yang dipaparkan manajemen PDAM tidak berhenti pada sebuah wacana.
Dewan menegaskan akan terus mengawal kinerja PDAM agar penyertaan modal yang telah digelontorkan benar-benar bermuara pada peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten di Kabupaten Balangan.
Editor: Sry
