CakrawalaiNews.com, AMUNTAI – Dinamika mencuatkan persoalan rekrutmen tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) di RSUD Pambalah Batung Amuntai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat, Kamis (29/1/2026).
Digelarnya rapat tersebut, merupakan tindak lanjut aksi damai oleh Damang Adat Dayak Meratus Borneo (DADMB) HSU baru-baru ini, didepan Kantor DPRD setempat, Senin (26/1/2026).
Berlangsung di gedung baru Lantai II, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan, Fadillah, didampingi Wakil Dewan I, Mawardi bersama anggota dewan lainnya, tak terkecuali management dari RSUD Pambalah Batung Amuntai, dan pihak terkait lainnya.
Dikesempatan itu, Ketua DPRD HSU, Fadillah menegaskan, pihaknya berkepentingan memastikan proses rekrutmen berjalan adil dan tidak menimbulkan gejolak sosial.
Menurutnya, substansi tuntutan massa aksi menyoroti hasil seleksi yang diduga janggal.
Peserta aksi mempertanyakan mengapa tenaga keamanan yang dinyatakan lulus justru dinilai minim pengalaman, sementara petugas lama yang berpengalaman dan memiliki sertifikat tidak diloloskan.
“DPRD ingin mengetahui secara jelas mekanisme rekrutmen tenaga keamanan yang dilakukan RSUD. Kami ingin mencari solusi terbaik sebagai penengah,” tegas Fadillah.
Ia menambahkan, dewan berkomitmen mengupayakan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Pambalah Batung Amuntai, Farida Evana angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk evaluasi kinerja dan wawancara.
Ia menyampaikan, tidak semua tenaga keamanan lama diluluskan karena hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya.
“Terkait pengalaman dan sertifikat, itu memang bukan persyaratan khusus dalam rekrutmen tahun ini maupun sebelumnya. Informasi tersebut sudah disampaikan secara terbuka,” jelasnya kepada pihak dewan.
Usai mendengar penjelasan dari direktur RSUD Anggota DPRD HSU Munawari, menyoroti dampak sosial akibat kebijakan rekrutmen tersebut. Ia menilai, persoalan ini tidak sekadar administratif, melainkan menyangkut hajat hidup masyarakat.
“Tenaga keamanan yang sebelumnya bekerja kini kehilangan mata pencaharian. Ini dampak sosial yang serius,” ujarnya.
Munawari mendorong adanya kebijakan khusus agar tenaga keamanan lama, terutama yang telah lama mengabdi dan memiliki sertifikat, dapat kembali bekerja di RSUD Pambalah Batung Amuntai.
“Aksi kemarin diibaratkan api, lantaran sumber penghasilan masyarakat hilang. Api ini harus segera dipadamkan,” tegas anggota DPRD HSU yang notabennya juga sebagai Ketua Damang Adat Dayak Meratus Borneo.
Menjawab deretan pertanyaan dalam rapat tersebut. Farida Evana mengungkapkan bahwa RSUD Pambalah Batung, sejatinya masih membutuhkan tambahan tenaga keamanan, dengan solusi yang memungkinkan, yakni dengan menambah anggaran penggajian.
“Dengan penambahan anggaran, tenaga keamanan yang pernah bekerja namun tidak lulus seleksi bisa diakomodir kembali,” katanya.
DPRD HSU menyatakan dukungan terhadap opsi tersebut sebagai jalan keluar untuk meredam polemik dan menjaga stabilitas sosial.
Sementara itu, Asisten II Setda HSU Akhmad Rijani memastikan hasil rapat akan segera dilaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara untuk ditindaklanjuti.
Editor: Sry
