CakrawalaiNews.com, AMUNTAI — Polemik penetapan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dan Marsinah kembali memantik diskusi publik. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Amuntai menilai perdebatan tersebut penting sebagai ruang dialog sehat agar masyarakat dapat membaca sejarah secara lebih objektif dan dewasa.
Ketua Umum HMI Cabang Amuntai, Nor Azqia Rahman, menegaskan bahwa penilaian terhadap tokoh bangsa tidak dapat dilakukan secara hitam-putih. Menurutnya, setiap tokoh lahir dari konteks sosial-politik zamannya masing-masing, sehingga jasa dan kekurangannya harus dilihat secara proporsional.
“Kita perlu melihat sebagaimana adanya—setiap tokoh lahir dari konteks zamannya. Jasa dan kekurangannya harus dibaca secara utuh,” ujar Nor Azqia, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak kontribusinya pada masa revolusi, termasuk perannya dalam Serangan Umum 1 Maret. Selain itu, sejumlah program pemerintahan Orde Baru dinilai memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan nasional.
“Kontribusi pada masa revolusi seperti Serangan Umum 1 Maret dan program Swadaya Pangan menjadi bukti upayanya menjaga keberadaan republik pada masa awal kemerdekaan. Rekam jejak ini menjadi salah satu alasan ia dinilai layak memperoleh gelar Pahlawan Nasional,” ungkapnya.
Namun, Azqia juga menekankan bahwa sejarah mencatat sejumlah kekurangan dan persoalan pada masa tersebut. Dalam konteks itu pula, penyematan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah menjadi simbol penting perjuangan buruh dan kelompok kecil yang menuntut keadilan.
“Marsinah adalah cermin bahwa pembangunan pada masa itu belum sepenuhnya adil. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa sejarah selalu memerlukan koreksi dan penyempurnaan,” tegasnya.
Azqia turut mengutip pandangan Mahfud MD yang pernah menilai Soeharto secara proporsional—sebagai tokoh dengan jasa besar sekaligus kesalahan besar.
“Profesor Mahfud MD pernah berkata Soeharto berjasa besar membangun Indonesia, tetapi juga punya kesalahan besar. Kita tidak boleh hanya melihat yang buruk, tetapi juga tidak boleh menutup-nutupi kekurangan,” lanjutnya.
HMI menilai pembacaan sejarah secara utuh adalah kunci agar publik dapat memahami alasan di balik penetapan gelar tersebut: menghargai kontribusi sekaligus tetap menyadari catatan kritis yang menyertainya.
“Setiap era memiliki kontribusi dan kekurangan, dan sejarah selalu bergerak menuju perbaikan. Publik harus objektif, memahami konteks, dan tidak terjebak pada emosi politik,” tutup Ketua HMI.
Editor: Sry
