CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Puluhan mahasiswa Universitas Sapta Mandiri yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendatangi Gedung DPRD Balangan, Senin (27/10/2025).
Kedatangan mereka untuk mengadu dan meminta kejelasan terkait keberlanjutan Program Beasiswa 1000 Sarjana yang kini terancam tak bisa lagi mereka nikmati usai berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pertemuan berlangsung di ruang paripurna DPRD Balangan bersama sejumlah anggota dewan dan perwakilan instansi terkait.
Mahasiswa berharap adanya solusi dari pemerintah daerah agar beasiswa tersebut tetap bisa dirasakan, meski mereka kini berstatus sebagai pegawai pemerintah.
Ratusan Mahasiswa Terancam Kehilangan Beasiswa
Sedikitnya ada sekitar 200 lebih mahasiswa penerima Beasiswa 1000 Sarjana kini berstatus PPPK paruh waktu di Kabupaten Balangan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024, beasiswa ini tidak dapat diberikan kepada ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD—termasuk PPPK dan PPPK paruh waktu yang dianggap setara dengan ASN.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa, karena sebagian besar penerima beasiswa mengandalkan bantuan itu untuk membiayai kuliah mereka.
“Kalau beasiswa ini tidak berlanjut, saya tidak bisa lagi melanjutkan kuliah karena terkendala biaya,” ungkap Aminudin, mahasiswa semester tiga Universitas Sapta Mandiri yang sebelumnya sempat menunda kuliah sejak 2017 karena faktor ekonomi.
Senada, Rosida Yanti, mahasiswa lainnya, mengaku program beasiswa tersebut sangat membantu masyarakat yang ingin kuliah namun terbatas secara finansial.
“Sejak kuliah saya tidak pernah membayar sepeser pun biaya perkuliahan. Semua ditanggung beasiswa,” ujarnya.
Ia menyebut biaya UKT di Universitas Sapta Mandiri mencapai Rp6 juta per semester, jumlah yang berat tanpa bantuan pemerintah.
BEM: Tujuan Program Harus Dikembalikan ke Semangat Awal
Ketua BEM Universitas Sapta Mandiri, Abdullah, menegaskan bahwa penghentian beasiswa bagi mahasiswa berstatus PPPK paruh waktu berpotensi menyalahi semangat awal program Beasiswa 1000 Sarjana yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di Balangan.
“Kalau beasiswa dihentikan, banyak mahasiswa terancam putus kuliah. Ini jelas kontradiktif dengan tujuan awal program untuk meningkatkan kualitas SDM Balangan,” ujarnya di hadapan para wakil rakyat.
BEM Universitas Sapta Mandiri pun menyampaikan dua usulan solusi. Pertama, meminta kebijakan khusus dari Bupati Balangan agar mahasiswa yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu tetap bisa menerima beasiswa hingga menyelesaikan studi. Kedua, merevisi Perbup Nomor 46 Tahun 2024 dengan menambahkan pengecualian bagi PPPK paruh waktu yang penghasilannya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Pemkab Terikat Aturan, DPRD Siap Fasilitasi Solusi
Menanggapi aspirasi tersebut, Kabag Hukum Setda Balangan, Muhammad Roji, menjelaskan bahwa ketentuan dalam Perbup memang secara tegas melarang ASN dan PPPK menjadi penerima beasiswa.
“Aturan ini berlaku karena status PPPK dianggap setara dengan ASN, sehingga tidak bisa dimasukkan sebagai penerima manfaat program,” ujarnya.
Sementara itu, pihak DPRD Kabupaten Balangan menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Para legislator berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini bersama pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar yang adil tanpa menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.
Program Beasiswa 1000 Sarjana sendiri diluncurkan sejak 2024 sebagai bentuk komitmen Pemkab Balangan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini telah membantu ratusan warga Balangan untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana tanpa biaya.
Kini, program unggulan tersebut menghadapi tantangan baru di tengah perubahan status kepegawaian para penerimanya — menjadi ujian bagi komitmen bersama dalam mencerdaskan generasi muda Bumi Sanggam.
Editor: Aprie
