CakrawalaiNews.com, PARINGIN – DPRD Balangan memfasilitasi audiensi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sapta Mandiri dan jajaran pemkab setempat, terkait kejelasan nasib beasiswa program 1000 sarjana bagi mahasiswa yang kini berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Audiensi yang berlangsung di ruang paripurna Dewan Balangan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lindawati, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rizkan, serta dihadiri jajaran Komisi I dan Komisi II DPRD setempat.
Di pihak pemerintah daerah, hadir perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKPSDM, Bagian Kesra, dan Bagian Hukum Setda Balangan.
Di situasi tersebut, perwakilan BEM Universitas Sapta Mandiri menyampaikan kegelisahan mahasiswa penerima beasiswa yang kini berstatus sebagai PPPK paruh waktu.
Di mana mereka meminta kepastian agar program beasiswa tetap dibayarkan hingga mereka menyelesaikan masa pendidikan.
Kekhawatiran muncul karena perubahan status kepegawaian ini dikhawatirkan membuat sekitar 200 lebih mahasiswa terancam putus kuliah.
“Awalnya mereka mendaftar sebagai tenaga honorer dan telah menjalani pendidikan selama tiga semester. Namun setelah diangkat menjadi PPPK paruh waktu, pemkab menganggap status mereka setara PNS, sehingga pembayaran beasiswa terkendala,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Balangan Muhammad Rizkan angkat bicara, ia menegaskan bahwa lembaganya tidak tinggal diam dan akan terus mengawal nasib para mahasiswa tersebut.
Ia mengungkapkan, dewan telah menawarkan dua kesimpulan strategis untuk ditindaklanjuti Pemkab Balangan.
“Ada dua opsi yang kami sampaikan. Pertama, kami memberikan waktu kepada Pemkab hingga 23 November mendatang untuk mencari solusi pembiayaan beasiswa ini, misalnya melalui mekanisme pengembangan kompetensi SDM di BKPSDM Balangan,” jelasnya, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, apabila langkah itu tidak memungkinkan secara hukum, maka opsi kedua adalah menyalurkan melalui hibah yayasan atau lembaga yang menaungi mahasiswa.
“Anggarannya sudah tersedia, tinggal bagaimana menyalurkannya secara tepat dan sah” beber Wakil Ketua Dewan Balangan, Muhammad Rizkan.
Dia menegaskan, DPRD Balangan akan terus mengawasi tindak lanjut pemerintah agar hak para mahasiswa tidak terabaikan.
“Kami ingin memastikan beasiswa ini tetap berlanjut, karena ini menyangkut masa depan pendidikan dan pengembangan SDM di daerah,” tegasnya.
Audiensi tersebut menjadi langkah konkret DPRD Balangan dalam memperjuangkan keberlanjutan program pendidikan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mengawal kebijakan daerah agar berpihak kepada rakyat, khususnya generasi muda penerus bangsa.
Editor: Aprie
