CakrawalaiNews.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, AM Akbar Supratman, menyatakan dukungannya terhadap wacana kebijakan 1 orang 1 akun di setiap platform media sosial (medsos).
Dilansir dari laman Antara. Menurutnya, aturan itu penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat, beretika, dan beradab di Indonesia.
“Media sosial telah menjadi ruang publik baru, namun sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan penipuan digital. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan akun ganda atau anonim tanpa identitas yang jelas,” ujar Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ia menilai, penerapan akun tunggal akan memperkuat tanggung jawab pribadi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya. Identitas digital yang valid, lanjutnya, juga bisa mendorong medsos menjadi sarana komunikasi dan partisipasi demokrasi yang lebih sehat.
“Ruang digital harus mencerminkan budaya bangsa, yakni kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Dengan kebijakan ini, masyarakat akan lebih berhati-hati sekaligus terlindungi dari praktik penipuan dan penyalahgunaan akun palsu,” ucapnya.
Senator asal Sulawesi Tengah itu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil dalam mengawal implementasi kebijakan. Namun, ia mengingatkan, transparansi serta perlindungan data pribadi harus dijamin agar aturan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.
“Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, harus mencari metode paling tepat dalam penerapannya. Yang tidak kalah penting, kebebasan berbicara dan berpendapat tetap harus dijamin,” tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, lebih dulu mengusulkan kebijakan serupa. Ia menyebut, penerapan single account terintegrasi dapat mencegah maraknya akun palsu dan anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan informasi bohong.
“Ke depan, perlu single account terintegrasi. Jadi, setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di tiap platform media sosial. Kami belajar dari Swiss, di mana satu warga hanya punya satu nomor telepon yang terintegrasi dengan fasilitas bantuan pemerintah dan media sosial,” kata Bambang pada Kamis (12/9/2025).
Usulan itu muncul setelah Bambang menjawab pertanyaan wartawan terkait isu liar di media sosial mengenai mundurnya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, dari keanggotaannya di DPR RI.
Editor: Aprie
Leave a comment