CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melaksanakan survei calon lokasi kantor Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan (Karhutla) di Kabupaten Balangan pada 19–20 Februari 2026.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam pembentukan Daerah Operasi (Daops) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) guna memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Survei tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor P.09/I.5/SET.3.1./02/2026 tertanggal 13 Februari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Balangan di Paringin.
Surat ditandatangani Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan, Dasrul Chaniago, sekaligus memuat permohonan audiensi untuk membahas kesiapan lokasi serta rencana operasional Daops di wilayah Balangan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pembentukan Daops Provinsi Kasel yang digelar pada 10 November 2025, serta Groundcheck lapangan yang telah dilakukan pada 4 Desember 2025 lalu.
Perkuat Kesiapsiagaan Daerah
Pembentukan kantor Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan di Balangan diharapkan mampu mempercepat respons penanganan kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki potensi rawan karhutla.
Dengan hadirnya Daops, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Selain memperkuat sistem deteksi dini dan mitigasi risiko, keberadaan kantor Brigade Karhutla juga diharapkan dapat meminimalisir dampak kebakaran terhadap masyarakat, kesehatan publik, serta kelestarian ekosistem di Kalimantan Selatan.
Komitmen Bersama Jaga Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Daops tersebut.
Upaya ini dinilai sebagai bentuk sinergi konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi ancaman kebakaran lahan di masa mendatang.
Melalui langkah strategis ini, Balangan berpotensi menjadi salah satu titik penguatan pengendalian karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balangan, Rahmi, menyambut positif rencana survei dan pembentukan Daops tersebut.
Menurut Rahmi, keberadaan kantor Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan di Balangan akan sangat membantu memperkuat sistem komando dan respons cepat di lapangan.
“Kami sangat mendukung rencana pembentukan Daops di Balangan. Dengan adanya kantor Brigade Karhutla, koordinasi lintas sektor akan semakin solid, terutama dalam upaya pencegahan dini dan penanganan cepat apabila terjadi kebakaran lahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Balangan termasuk daerah yang memiliki potensi kerawanan karhutla pada musim kemarau. Karena itu, kesiapsiagaan personel, sarana prasarana, serta dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam meminimalisir risiko.
Rahmi berharap, audiensi antara pihak kementerian dan pemerintah daerah dapat menghasilkan keputusan strategis terkait lokasi dan dukungan teknis, sehingga operasional Daops bisa segera berjalan efektif.
Editor: Sry
