CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Pemkab Balangan mengajukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD setempat..
Meski pendapatan daerah diperkirakan turun, namun belanja daerah justru mengalami peningkatan.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, saat rapat paripurna DPRD Balangan yang digelar di ruang rapat utama, Senin (7/7/2025).
Dalam paparannya, Wabup Akhmad Fauzi menjelaskan bahwa penyusunan perubahan KUA-PPAS ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika pembangunan yang terus bergerak cepat, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.
“Perubahan ini penting sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang cepat, sebagian bahkan membutuhkan respon yang segera,” ujar Wabup Akhmad Fauzi.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi agar program-program pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Sinkronisasi bukan sekadar kewajiban, tapi menjadi kunci agar pembangunan yang dirancang di daerah mampu memberikan dampak positif yang lebih besar,” tegasnya.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 4,30 persen atau sekitar Rp150,8 miliar. Penyesuaian ini terjadi akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Namun demikian, penurunan tersebut akan ditutup melalui optimalisasi pendapatan dari dividen BUMD, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, serta penyesuaian penyertaan modal.
Menariknya, meski pendapatan turun, total kapasitas belanja daerah justru meningkat sebesar 4,01 persen atau sekitar Rp 153,9 miliar. Hal ini membuat APBD 2025 secara keseluruhan naik 1,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah pun optimistis pelaksanaan program prioritas tetap berjalan tanpa hambatan. Adapun tema pembangunan tahun 2025 mengusung fokus pada “Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian dalam Menunjang Daya Saing Daerah untuk Pembangunan Berkelanjutan.”
Rancangan perubahan ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan menjadi landasan dalam penyusunan APBD Perubahan 2025.
Editor: Aprie