CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Balangan menggelar kegiatan coffee morning bersama jajaran Polres Balangan dan perwakilan kelompok tani daerah setempat.
Kepala DKP3 Balangan, Mukhlis, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk membuka ruang dialog antara instansi teknis, aparat penegak hukum, dan pelaku pertanian di lapangan, terutama dalam mendukung pelaksanaan Program Asta Cita Presiden RI terkait produksi pangan nasional.
“Polres Balangan kami undang khususnya dari satuan reserse, untuk memberikan masukan hukum yang relevan dengan pelaksanaan program ketahanan pangan. Kami ingin semua pihak memahami batas hukum yang perlu dijaga,” ungkapnya, Sabtu (19/7/2025).
Sementara itu, Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap distribusi sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Beberapa waktu lalu saat tanam jagung serentak, kami menerima laporan hilangnya alsintan. Ini jelas tindak pidana. Pemerintah dan kelompok tani harus meningkatkan kewaspadaan terhadap oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program ini,” tegasnya.
Kapolres juga menyampaikan pentingnya sinergi antara Polri, dinas terkait, dan kelompok tani untuk menciptakan iklim pertanian yang aman dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa Polres Balangan siap berkolaborasi dalam mendukung suksesnya program ketahanan pangan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, kelompok tani juga diberikan ruang untuk menyampaikan langsung data dan permasalahan di lapangan, mulai dari kendala teknis hingga tantangan hukum yang dihadapi saat menjalankan program-program pemerintah pusat di tingkat lokal.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang terbuka, koordinasi yang solid, dan sistem pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal tanpa hambatan hukum maupun penyimpangan di lapangan.
Editor: Aprie