CakrawalaiNews.com, PARINGIN – Guna meminimalisir konflik lahan, dan meningkatkan transparansi informasi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (PUPR-Perkim) Kabupaten Balangan, resmi meluncurkan Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru).
Inisiator pembuat aplikasi Simtaru, Rini Mariana, menyatakan bahwa, progaram ini hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan cepat, efektif, dan terbuka kepada masyarakat dalam bidang penataan ruang.
“Simtaru mencerminkan semangat transparansi dan percepatan pelayanan informasi tata ruang. Tujuannya adalah memperkuat pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Balangan,” ujarnya saat ditemui CakrawaiNews.com, Senin (19/5/2025).
Rini menyoroti masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi penataan ruang yang berlaku, yang berdampak pada maraknya penggunaan lahan tidak sesuai rencana.
Data Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN mencatat, pada 2023 terdapat 115 polygon di kawasan pertanian Balangan yang terindikasi menyimpang dari rencana pola ruang.
Masalah tumpang tindih lahan dan konflik kepentingan antar pengguna ruang juga menjadi tantangan serius yang mendorong lahirnya Simtaru.
“Dengan Simtaru, informasi tata ruang kini dapat diakses secara realtime oleh masyarakat. Ini akan menurunkan potensi pelanggaran pemanfaatan ruang serta mendorong kolaborasi antar pihak dalam memanfaatkan ruang yang terbatas,” jelas Rini.
Lebih dari sekadar alat kontrol, Simtaru juga diharapkan menjadi pendorong investasi di daerah. Dengan menyediakan data rencana ruang umum hingga detail secara mudah, transparan, aktual, dan andal, aplikasi ini mempermudah proses perizinan dan memberi kejelasan bagi investor.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan publik berbasis digital. Melalui Simtaru, kami ingin memastikan bahwa tata ruang tidak hanya terencana, tetapi juga dipahami dan ditaati oleh semua pihak,” pungkasnya.
Editor: Aprie